Kejagung Didesak Tindak Lanjuti Temuan BPK Soal Dugaan Korupsi Investasi

jpnn.com, JAKARTA - Gelombang desakan publik terhadap penuntasan dugaan kasus korupsi di tubuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kembali menguat. Kali ini, Kejaksaan Agung didesak segera mengambil langkah hukum taktis guna menindaklanjuti hasil pemeriksaan dan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait investasi strategis senilai triliunan rupiah yang dilakukan salah satu BUMN.

Massa yang tergabung dalam Solidaritas Pemuda untuk Keadilan (SPK) menyuarakan tuntutan mereka di depan Kantor Kejaksaaan Agung, Jakarta Selatan, Senin (25/5). Dalam aksinya, mereka membawa berbagai flyer tuntutan.

Koordinator Lapangan SPK Arip Muztabasani menegaskan aparat penegak hukum harus bergerak cepat dan independen tanpa boleh terpengaruh oleh konstelasi politik maupun jaringan oligarki ekonomi.

"Keputusan penempatan modal negara dalam skala raksasa ini sangat janggal lantaran dieksekusi saat perusahaan target sebenarnya sudah menunjukkan performa finansial yang berdarah-darah, mengalami tekanan serius, dan mencatatkan kerugian akumulatif yang masif sejak sebelum proses merger," ujar Arip, Senin.

Menurut dia, hal ini bukan sekadar risiko bisnis biasa, melainkan ada indikasi kuat terjadinya kelalaian manajerial yang disengaja serta pengabaian mitigasi risiko hingga memicu unrealized loss yang menguapkan uang negara bernilai triliunan rupiah.

Arip memaparkan aksi korporasi yang melibatkan anak perusahaan milik negara ini tidak boleh dilepaskan dari aroma benturan kepentingan (conflict of interest).

Publik mencatat adanya keterkaitan historis, relasi kekuasaan, hingga jaringan elite bisnis yang saling terhubung di lingkaran pengambil kebijakan korporasi negara dan entitas digital tersebut. Oleh karena itu, SPK menuntut adanya audit forensik komprehensif untuk menguji transparansi dan akuntabilitas seluruh proses investasi.

"Kami mendesak Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan menyeluruh tanpa pandang bulu terhadap semua aktor yang terlibat secara struktural maupun fungsional dalam lini pengambilan keputusan. Jangan berlindung di balik dalih doktrin risiko bisnis," kata dia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News