2 hours ago
1
jpnn.com, JAKARTA - Kebijakan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol menutup sejumlah tempat wisata di kawasan Puncak, Bogor, memicu berbagai tanggapan keras dari masyarakat, politikus, dan akademisi. Protes bermula ketika menteri dari Partai Amanat Nasional tersebut membatalkan pertemuan dengan warga pada 6 Oktober 2025.
"Padahal kami sudah menyiapkan diri untuk menyampaikan keluhan dan harapan. Tapi Pak Menteri malah langsung pergi setelah acara simbolis tanam pohon. Ini sangat mengecewakan," ungkap Muhsin, Ketua Aliansi Masyarakat Bogor Selatan, dalam keterangannya, Rabu (15/10).
Petinggi Partai Gerindra sekaligus Anggota DPR RI Dapil Kabupaten Bogor, Mulyadi, menyatakan kegeramannya terhadap kebijakan penutupan tempat wisata tersebut. "Saya sangat geram dan marah terhadap Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq. Tindakannya di kawasan Puncak telah mengganggu iklim wisata dan investasi, serta menyebabkan ribuan pegawai dirumahkan," ujar Mulyadi.
Dalam masa resesnya, Mulyadi menggelar pertemuan dengan warga Puncak untuk menyerap aspirasi masyarakat. "Saya miris. Mereka lapar. Kebijakan serampangan tanpa kajian dari Menteri LH ini harus dihentikan," tegasnya.
Guru Besar IPB University, Prof. Ricky Avenzora, turut mengkritik langkah pemerintah yang melakukan penyegelan dan pencabutan izin sejumlah lokasi wisata. "Intinya, kebijakan itu tidak dilakukan dengan prosedur yang tepat. Hal tersebut sungguh tidak bijak dan sangat merugikan," tegas Ricky.
Ia menekankan bahwa hak usaha para pengelola wisata seharusnya dikembalikan serta difasilitasi oleh pemerintah. "Pola hentikan dan bongkar seperti ini justru menunjukkan arogansi jabatan yang secara hukum tidak dibenarkan serta merugikan masyarakat luas dan negara," pungkasnya.
Berbagai kritikan ini muncul seiring dengan dampak penutupan tempat wisata terhadap perekonomian warga dan pelaku usaha di kawasan Puncak. (tan/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
