Info dari Menteri Nusron, Banyak Laut di Batam Telah Dikaveling dan Dijual, Kacau

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian ATR/BPN menerima banyak laporan terkait laut yang telah dikaveling tanpa prosedur yang sah di sejumlah daerah. Masalah itu terbanyak terjadi di Kota Batam, Kepulauan Riau.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengatakan kaveling laut di Batam telah menyalahi aturan yang ada karena dari delapan prosedur harus ditempuh tidak ada satu pun yang dijalani.

"Pada saat ini banyak sekali laut sudah dikaveling, bahkan dijual, dikerjasamakan kepada pihak ketiga. Paling banyak di Batam, tetapi ada juga di daerah-daerah lain," kata Nusron di Jakarta, Senin (3/8/2026).

Menteri asal Golkar itu menambahkan Kementerian ATR/BPN  meminta semua pihak agar menertibkan pengavelingan laut itu. 

Menurut Nusron, kaveling laut di Batam telah menyalahi aturan yang ada. Menurut aduan yang masuk ke Kementerian ATR/BPN, persoalan kavling laut di Batam ialah keluarnya hak pengelolaan (HPL) tanpa ada proses pendahuluan yang memadai.

Nusron menegaskan HPL bisa didapatkan ketika pemohonnya telah memenuhi sejumlah persyaratan berdasarkan berbagai regulasi dan proses pemanfaatan kawasan reklamasi yang harus dilakukan secara bertahap.

Tahapan tersebut dimulai dari penetapan lokasi reklamasi, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (PKKPRL), persetujuan lingkungan, penerbitan izin reklamasi, pelaksanaan dan pengawasan reklamasi, verifikasi hasil reklamasi, hingga pengajuan hak pengelolaan (HPL).

Setelah HPL diterbitkan, barulah dapat dilakukan penetapan lokasi lahan dan pemberian hak atas tanah.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News