Diskusi di UGM Dibubarkan Mahasiswa, Qodari: Demokrasi Wajib Ada Dialog

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari menegaskan dialog wajib dikedepankan dalam praktik negara demokrasi.

Menurut dia, pemerintah berkomitmen untuk terus berdialog dengan masyarakat dalam upaya menjalankan dan terus meningkatkan kualitas program prioritas nasional.

“Yang namanya demokrasi itu bisa terjadi kalau ada dialog. Kalau tidak ada dialog, hanya tuntutan, kan bukan demokrasi namanya. Itu namanya semau gue, maunya dia saja,” ucap Qodari dalam keterangannya, Rabu (17/6).

Pernyataan Qodari itu menanggapi kemarahan sebagian mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) terhadap tiga pejabat negara pada sebuah acara diskusi di Joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM, Yogyakarta, pada Senin (15/6) malam.

Diskusi yang menghadirkan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono itu sempat berjalan lancar.

Di tengah diskusi, datang sejumlah mahasiswa yang menaiki panggung dan membentangkan spanduk penolakan. Ruang diskusi kemudian menjadi bubar.

Menanggapi acara dialog tersebut, Qodari melihat sebagian mahasiswa merestui, bahkan diketahui otoritas kampus. Bahkan, acara diskusi sempat berjalan lancar dan mahasiswa tertib.

“Jadi, sebetulnya kan ada anomali di situ, ada interupsi,” tuturnya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News