1 week ago
4
jpnn.com, JAKARTA - Kebobrokan Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) yang mengancam integritas lembaga survei tanah air.
Lembaga survei terkemuka itu menunjukkan komitmen teguhnya terhadap etika dan transparansi data, sekaligus menyoroti praktik-praktik manipulatif yang mencoreng nama baik industri survei nasional.
Kontroversi mencuat setelah Persepi menjatuhkan sanksi kepada Poltracking tanpa ada alasan objektif yang jelas terkait Survei Pilkada DKI Jakarta. Guru Besar Komunikasi Politik Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Prof. Karim Suryadi, mengkritisi keputusan tersebut.
"Kalau Jakarta itu Poltracking beda jauh dari yang lain-lain dengan memenangkan Ridwan Kamil, itu sama kasusnya dengan Jawa Tengah di mana SMRC, Kompas, LKPI itu memenangkan Andika-Hendrar. SMRC dengan Litbang Kompas tipis, tetapi LKPI itu menang jauh, tetapi enggak diapa-apain," kata dia dalam siaran persnya, Jumat (8/11).
Pernyataan ini menunjukkan adanya inkonsistensi dalam penerapan sanksi oleh Persepi. Poltracking, yang dikenal dengan akurasi dan integritasnya, tampaknya menjadi sasaran yang tidak proporsional dibandingkan dengan lembaga survei lainnya.
Karim juga mempertanyakan kredibilitas dewan etik Persepi. Dia menyoroti kemungkinan adanya konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi objektivitas keputusan karena dewan yang menjaga objektivitas sebagai wasit ternyata merangkap sebagai pemain, baik kepemilikan lembaga survei maupun konsultan.
"Yang menjadi pertanyaan saya bagaimana tingkat independensi dan obyektifitas dewan etik. Apakah dewan etik keanggotannya itu terbebas dari kepentingan lembaga survei atau tidak. Jadi publik bertanya-tanya, apakah murni ingin menegakkan etik, atau jangan-jangan rebutan kavling, rebutan lahan,” kata dia.
Kritik ini makin memperkuat posisi Poltracking sebagai lembaga survei yang berintegritas. Poltracking telah menunjukkan konsistensinya dalam menjaga kualitas dan akurasi data, bahkan ketika hasil survei mereka berbeda dengan lembaga lain.
