Cari Bukti Dugaan Korupsi, Polisi Geledah 13 Ruangan di Sekretariat DPRP Papua Barat Daya

jpnn.com - SORONG - Penyidik Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Papua Barat Daya menggeledah Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) PBD di Kota Sorong, Kamis (30/7) malam.

Penggeledahan itu dilakukan sebagai bagian dari penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa Tahun Anggaran 2024 yang ditaksir menimbulkan kerugian negara sekitar Rp 6,541 miliar.

“Kami telah melakukan penggeledahan di Kantor Sekretariat DPRP Papua Barat Daya untuk menindaklanjuti proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa. Ada beberapa dokumen yang kami cari sehingga dilakukan upaya paksa berupa penggeledahan," kata PS Kanit 1 Subdit 3 Tipikor Ditreskrimsus Polda PBD Iptu Ihot Tampubolon di Sorong, Jumat (31/7).

Dia mengatakan bahwa penggeledahan itu merupakan tindak lanjut atas peningkatan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan yang diumumkan sebelumnya. Menurut dia, penggeledahan dilakukan oleh penyidik Subdit Tipikor dengan menyasar sedikitnya 13 ruangan di lingkungan Sekretariat DPRP PBD.

Ihot mengatakan bahwa dokumen yang diamankan masih dalam proses pendataan dan dituangkan dalam berita acara penyitaan.
Terkait nilai kerugian negara, Ihot mengatakan penyidik masih menggunakan estimasi awal sekitar Rp 6,5 miliar sambil menunggu hasil audit resmi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Sesuai rilis sebelumnya, perkiraan kerugian negara sekitar Rp 6,5 miliar. Untuk nilai pastinya, kami masih menunggu hasil perhitungan dari BPK," ungkapnya.

Dia menambahkan proses penyidikan masih akan berlanjut dengan pemeriksaan sejumlah saksi dan pendalaman alat bukti. "Perjalanan penyidikan masih panjang. Kami masih akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lainnya," katanya.

Menurut dia, penggeledahan tersebut merupakan tindak lanjut penyidikan dugaan pekerjaan fiktif dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Sekretariat DPRP Papua Barat Daya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News