BEM Unindra Soroti Keterbukaan Informasi soal Sumber Kekayaan Pejabat Publik

jpnn.com, JAKARTA - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI (BEM Unindra) mendorong mahasiswa dan masyarakat untuk terus mengawal proses penegakan hukum serta memperkuat tradisi kajian kritis terhadap berbagai persoalan hukum dan tata kelola pemerintahan di Indonesia.

Hal tersebut mengemuka dalam Diskusi Publik bertajuk “Menakar Isu Indonesia Emas 74 Kg” yang membahas sejumlah persoalan terkait penegakan hukum, transparansi kekayaan pejabat publik, serta peran mahasiswa dalam mengawasi jalannya demokrasi.

Dalam diskusi tersebut, sejumlah peserta menyoroti berbagai kejanggalan yang dinilai perlu mendapatkan perhatian publik, termasuk perkembangan perkara yang berkaitan dengan Febrie Adriansyah.

Forum mempertanyakan bagaimana proses hukum berjalan, keterlibatan sejumlah institusi dalam penanganan perkara, hingga perkembangan status pihak-pihak yang sebelumnya berada dalam posisi berbeda dalam proses hukum.

Selain persoalan proses hukum, peserta juga menyoroti pentingnya keterbukaan informasi mengenai sumber dan keseluruhan kekayaan pejabat publik yang menjadi perhatian masyarakat.

Menurut forum, transparansi kekayaan merupakan bagian penting dari prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara dan harus dapat dipertanggungjawabkan melalui mekanisme hukum serta lembaga yang berwenang.

Salah satu peserta, Rahma BD, mempertanyakan persoalan korupsi dari perspektif yang lebih struktural. Dia menilai bahwa pembahasan mengenai korupsi tidak cukup berhenti pada individu pelaku, tetapi juga perlu melihat sistem yang memungkinkan praktik korupsi terus berulang.

“Korupsi ini sudah terjadi berkali-kali. Tapi pernah tidak kita meneliti sistem dalam penyelesaian kasus korupsi? Kenapa orang-orang yang bekerja di dalam sistem itu justru bisa melakukan korupsi?” ujar dia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News