Tolak Pilkada via DPRD, Politikus PDIP: Jangan Rampas Hak Rakyat

5 hours ago 5

 Jangan Rampas Hak Rakyat

Facebook JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com

Politikus muda PDI Perjuangan Muhammad Syaeful Mujab di arena Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta, Minggu (11/1). Dokumentasi DPP PDIP

jpnn.com, JAKARTA UTARA - Politikus muda PDI Perjuangan Muhammad Syaeful Mujab menyebut persoalan politik uang atau money politics dalam pilkada langsung bukan diselesaikan dengan cara mengamputasi hak rakyat memilih pemimpin di daerah.

Mujab berkata demikian untuk menanggapi pernyataan wacana evaluasi sistem pilkada yang ingin diubah dari langsung menjadi melalui DPRD demi menekan money politics.

"Jadi, PDI Perjuangan yakin persoalan politik uang itu tidak harus dengan mengamputasi hak rakyat untuk memilih," kata dia dalam konferensi pers di arena Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta, Minggu (11/1).

Mujab melanjutkan sikap resmi partainya terhadap wacana mengubah sistem pilkada bakal disampaikan dalam penutupan Rakernas I pada Senin (12/1).

Namun, kata eks Ketua BEM Universitas Indonesia (UI) itu, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam pidato saat pembukaan Rakernas I pada Sabtu (10/1) kemarin, sudah memberikan sinyal partai menyikapi wacana mengubah sistem pilkada. 

Menurut Mujab, Megawati dalam pidato sempat menyinggung demokrasi Indonesia yang seperti senam Poco-Poco yang bergerak maju dan mundur.

"Bu Mega (Megawati Soekarnoputri, red) sudah memberikan hint sedikit, 'kok, demokrasi kita, tuh, kayak senam Poco-Poco, ya," kata dia.

Mujab mengatakan PDIP seperti sinyal yang disampaikan Megawati, sebenarnya menginginkan pilkada terus maju.

Politikus muda PDIP Muhammad Syaeful Mujab menganggap demokrasi Indonssia dalam fase seperti tari Poco-Poco jika evaluasi sistem pilkada dilaksanakan.

JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Read Entire Article
Koran JPP|