Seminar Bung Karno, Hasto Sentil Biaya Politik Tinggi

jpnn.com, BLITAR - Negara dan partai politik di Indonesia didorong untuk melakukan refleksi mendalam serta meneladani ajaran Pancasila dan Marhaenisme gagasan Bung Karno. Ideologi tersebut dinilai relevan untuk menjawab berbagai krisis multidimensi yang sedang melanda bangsa.

Hal ini mengemuka dalam Seminar Nasional peringatan Bulan Bung Karno yang digelar di Istana Gebang, Kota Blitar, Jawa Timur, Minggu (14/6) malam. Acara tersebut dihadiri lebih dari seribu warga, mahasiswa, aktivis, serta jajaran fungsionaris PDI Perjuangan, termasuk Wali Kota Blitar Syauqqul Muhibbin dan politisi senior Djarot Saiful Hidayat.

Dua narasumber utama yaitu Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto dan Akademisi Universitas Airlangga Surabaya Airlangga Pribadi Kusman sepakat bahwa otoritas bernegara harus dikembalikan pada fungsinya untuk berpihak pada rakyat kecil, menghentikan eksploitasi alam, serta membersihkan sistem politik dari biaya tinggi.

Dalam paparannya yang dikemas lewat tiga bait pantun, Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa akar persoalan bangsa saat ini adalah nafsu kapitalisme yang telah merasuk ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya di kalangan lingkaran kepemimpinan nasional.

"Bung Karno menjadi pemimpin bukan karena bapaknya presiden. Beliau menjadi pemimpin karena memahami jati dirinya sebagai bagian dari rakyat yang merasakan ketidakadilan dalam penjajahan," ujar Hasto yang disambut riuh tepuk tangan peserta.

Hasto juga melontarkan kritik tajam mengenai kaburnya orientasi kepentingan nasional, salah satunya terkait benturan kepentingan dalam kebijakan anggaran sektor publik. Ia menilai kebijakan mengalihkan dana pendidikan demi program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menggeser esensi konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

"Program MBG memiliki tujuan mulia dan bagus, namun menimbulkan persoalan di implementasinya. Seharusnya kita lebih mementingkan menjaga dana pendidikan untuk anak-anak Indonesia daripada dipotong demi program lain," kata Hasto.

Ia juga menyoroti ketergantungan pangan impor senilai hampir Rp300 triliun yang dinilainya sebagai pemborosan massal. Hasto mengaitkan maraknya kasus stunting modern dengan dominasi industri pangan yang menjauhkan rakyat dari kekayaan kuliner lokal Nusantara.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News