1 day ago
3
jpnn.com - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mendorong penetapan status darurat kebencanaan banjir bandang dan longsor di Sumatra sebagai bencana nasional.
Dia menjelaskan bahwa penetapan tingkat darurat bencana diatur secara rinci di dalam Pasal 7 Ayat (2) UU Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana.
Seorang perempuan mengarungi banjir bandang di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, pada 2 Desember 2025. Foto: YT Hariono/AFP
Dalam aturan tersebut dinyatakan bahwa penetapan status bencana nasional dan daerah memuat indikator yang meliputi; jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan luas wilayah yang terkena bencana, serta dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.
Dalam ketentuan itu ada tiga tingkatan darurat bencana, yakni keadaan darurat bencana kabupaten/kota, keadaan darurat bencana provinsi, dan keadaan darurat bencana nasional.
Secara teoritis, katanya, ketiga kondisi tersebut sangat tergantung pada skala dampak dan tingkat kemampuan pemerintah daerah untuk menanggulanginya. Ada prosedur yang harus dilalui untuk menetapkan tingkatan suatu bencana.
Biasanya, harus ada surat pernyataan gubernur kepada presiden yang menyatakan ketidakmampuan menyelenggarakan penanganan darurat bencana.
"Menurut saya, bencana dan banjir bandang yang menimpa Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) sudah layak dinaikkan statusnya sebagai bencana nasional," kata Saleh Daulay, Senin (8/12/2025).
.jpeg)
