4 days ago
14
jpnn.com - Rapat koordinasi menghadapi musim hujan di lingkungan Pemerintah Kota Palembang mendadak panas. Wali Kota Palembang Ratu Dewa berang setelah mendapati salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) hanya mengirim staf PPPK sebagai perwakilan.
Rapat tersebut digelar untuk memastikan kesiapan Pemkot Palembang menghadapi musim penghujan yang diperkirakan memasuki puncaknya pada Oktober mendatang. Namun, Dewa menilai persoalan banjir tidak bisa dibahas hanya perwakilan yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan.
Ratu Dewa bahkan meminta peserta tersebut meninggalkan rapat. Keputusan itu diambil Dewa setelah dia mengetahui pejabat dinas yang bersangkutan tidak hadir secara langsung dalam pembahasan yang menyangkut kesiapan penanganan genangan di Kota Palembang.
"Sebenarnya hari ini yang memimpin rapat adalah Pak Asisten, tetapi saya mendadak mau cek langsung karena ini saya anggap cukup vital, apalagi di bulan 10 akan memasuki musim penghujan," kata Dewa, Rabu (16/9/2026).
Dalam rapat tersebut, Ratu Dewa meminta jajarannya melakukan pemetaan dan pemeriksaan ulang terhadap titik-titik yang selama ini rawan tergenang. Pemerintah memprioritaskan 12 titik genangan di jalan protokol, selain 28 titik lainnya yang juga masuk dalam pemetaan.
"Kami fokus konsentrasi dulu pada 12 titik genangan air yang ada di jalan-jalan protokol, walaupun di samping itu ada 28 titik lainnya. Saya ingin memetakan betul penanganan jangka pendek, menengah dan panjangnya seperti apa," kata Dewa.
Sejumlah lokasi yang menjadi perhatian, di Jalan Angkatan 45, depan Damri, Jalan A.Rivai, depan Khadijah, depan DA, Asrama Haji, Kambang Iwak, SMK 2, Jalan Mayor Salim Batubara hingga kawasan Dharma Agung.
Persoalan yang ditemukan di lapangan juga cukup beragam. Ratu Dewa menyebut adanya jalan nasional yang amblas, cross drain yang terputus, hingga saluran drainase yang mengalami penyempitan.
