jpnn.com, JAKARTA - Guru BK makin populer di era pemerintahan Prabowo-Gibran. Kementerian Pendidikan Dasar Menengah (Kemendikdasmen) pun membuat program khusus untuk para guru bimbingan dan konseling (BK).
"Kami mendorong transformasi layanan BK di seluruh satuan pendidikan melalui pendekatan transformatif-komprehensif yang bersifat preventif, proaktif, dan memberdayakan seluruh murid," kata Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Atip Latipulhayat, pada pembukaan Konvensi Nasional XXV, Kongres Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN) XV, serta Seminar dan Konferensi Internasional Bimbingan dan Konseling (_International Seminar and Conference on Guidance and Counseling_/ISCGC) baru-baru ini.
Wamen Atip menegaskan layanan BK tidak boleh lagi terjebak paradigma lama sebagai ‘polisi sekolah’ atau tempat menghukum anak nakal.
Arah kebijakan BK bergeser dari kuratif-administratif menjadi model transformatif-komprehensif yang tidak menunggu masalah datang, melainkan membangun ekosistem perkembangan murid yang proaktif dan data-driven.
Wamen Atip menegaskan dinamika disrupsi digital, tekanan prestasi, kecanduan gawai, krisis identitas, perundungan siber, hingga kompleksitas pilihan karier menuntut peran guru BK sebagai fasilitator perkembangan, _coach_, dan advokat.
Menurutnya, layanan BK transformatif ini bersandar pada empat pilar utama yaitu _developmental_ (sesuai tahap perkembangan usia), komprehensif, sistemik, dan _transformative justice_ (keadilan transformatif).
Guna memperkuat landasan hukum layanan tersebut, Kemendikdasmen kini tengah merekonseptualisasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah agar responsif terhadap tantangan zaman.
Selain itu, pemerintah berupaya mengatasi kesenjangan pemenuhan rasio ideal guru BK.

2 hours ago
2





















































