Permahi Gorontalo Nilai Setahun Era Prabowo Hukum Tak Lagi Bisa Dinegosiasikan

9 hours ago 1

Permahi Gorontalo Nilai Setahun Era Prabowo Hukum Tak Lagi Bisa Dinegosiasikan

Facebook JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com

Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) Provinsi Gorontalo Sahrul Lakoro. Foto: Source for JPNN

jpnn.com, GORONTALO - Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) Provinsi Gorontalo Sahrul Lakoro menyatakan apresiasi dan dukungan penuh terhadap ketegasan Presiden Prabowo Subianto dalam menegakkan hukum dan memberantas mafia sumber daya alam (SDA) selama satu tahun pertama pemerintahannya.

Menurut Sahrul, langkah-langkah yang ditempuh Presiden Prabowo menandai era baru penegakan hukum nasional yang tidak bisa lagi dinegosiasikan atau diintervensi oleh kepentingan politik dan ekonomi sempit.

“Di era Presiden Prabowo, hukum tidak lagi bisa dinegosiasikan. Pemerintah menunjukkan keberanian melawan mafia tambang, sawit, dan migas yang selama ini menjadi benalu negara,” tegas Sahrul dalam keterangannya, Sabtu (18/10).

Sahrul menjelaskan capaian paling signifikan dalam satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo adalah reformasi kelembagaan hukum dan penataan sistem penegakan hukum nasional.

"Langkah-langkah seperti integrasi data lintas sektor penegakan hukum, penerapan zero tolerance terhadap aparat yang terlibat mafia SDA, serta pembentukan task force gabungan antara Kejaksaan, TNI–Polri, dan K/L teknis terkait melalui Perpres No. 5/2025 dengan terbentuknya Satgas Penertiban Kawasan Hutan, menunjukkan keseriusan pemerintah menegakkan hukum yang berpihak pada kedaulatan ekonomi bangsa," tegasnya.

Menurut dia, ini bukan sekadar jargon bersih-bersih. Presiden Prabowo menata ulang fondasi hukum agar kuat, independen, dan berpihak pada rakyat.

"Sebuah langkah tegas reformasi hukum yang nyata sebagai negara berdaulat,” ujar Sahrul.

Sahrul juga memuji langkah tegas pemerintah dalam membongkar jaringan kartel sawit, migas, dan tambang ilegal, yang selama ini menggerogoti penerimaan negara dan merusak ekosistem ekonomi nasional.

Setahun era Presiden Prabowo, Permahi Gorontalo menilai hukum tidak lagi bisa dinegosiasikan.

JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Read Entire Article
Koran JPP|