4 hours ago
4
jpnn.com, JAKARTA - Peneliti kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan Gian Kasogi menyuarakan keprihatinan serius mengenai minimnya transparansi dalam proses pengambilan keputusan di sektor pertahanan, khususnya dalam tubuh Dewan Pertahanan Nasional (DPN) yang kini diketuai oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.
Gian menilai konsentrasi kekuasaan yang tidak transparan di sektor pertahanan bisa menjadi ancaman nyata bagi keberlangsungan demokrasi Indonesia.
"Terkait Dewan Pertahanan Nasional atau DPN, kami khawatir konsentrasi kekuasaan yang tidak transparan di sektor pertahanan bisa menjadi ancaman nyata bagi keberlangsungan demokrasi Indonesia," ujar Gian dalam sebuah diskusi terbuka di Jakarta (4/5/2026).
Gian mengatakan DPR sejatinya dibentuk dengan sejumlah tujuan strategis yang mulia dan mendasar. Fungsinya mencakup penguatan koordinasi antar-lembaga negara dalam perumusan kebijakan pertahanan, peningkatan kesiap-siagaan nasional dalam menghadapi ancaman internal maupun eksternal, serta menjadi forum deliberatif bagi pengambil keputusan tertinggi negara di bidang keamanan.
"Dengan kata lain, DPN dirancang sebagai instrumen tata kelola yang memperkuat,bukan melemahkan, sistem checks and balances dalam negara demokratis. Namun, kenyataan yang berkembang menunjukkan arah yang berlawanan," ujar Gian Kasogi, alumnus Magister Ilmu Politik Universitas Nasional Jakarta tersebut.
Menurut Gian, alih-alih menjadi forum terbuka yang akuntabel, DPN justru dikritik telah bergeser fungsi menjadi wahana konsentrasi kekuasaan yang beroperasi secara tertutup. Proses pengambilan keputusan yang seharusnya dapat dipantau oleh publik dan lembaga legislatif, kata dia, kini berjalan di luar jangkauan pengawasan sipil yang memadai.
Gian mengingatkan ketertutupan dalam pengambilan keputusan sektor pertahanan bukan sekadar persoalan administratif biasa. Ini adalah persoalan fundamental yang menyentuh jantung sistem demokrasi.
"Sesuatu yang berbahaya bagi demokrasi kalau konsentrasi kekuasaan dan pengambilan keputusan di sektor pertahanan berlangsung secara tertutup karena hal itu dapat melahirkan ancaman bagi demokrasi itu sendiri," tegas Gian.
