Pakar Kebijakan Sebut Kelangkaan BBM Bukan Monopoli atau Diskriminasi

jpnn.com, JAKARTA - Pakar kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansah menilai kebijakan impor bahan bakar minyak (BBM) satu pintu yang dikeluarkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sudah tepat.

Sebab, kebijakan tersebut penting untuk menjaga kedaulatan energi nasional, dan melindungi konsumen dari risiko harga yang tidak stabil.

“Ini bukan diskriminasi atau monopoli. Justru konsolidasi pasokan agar volume, kualitas, dan pembiayaan tetap terkendali di tingkat nasional. Dengan demikian, potensi inefisiensi dan disparitas harga bisa dihindari,” ujar Trubus dikutip di Jakarta, Jumat (19/9).

Menurut dia, pihak swasta harus menjadikan kekosongan BBM sebagai pelajaran.

Seperti diketahui, sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta agar pemerintah kembali membuka kuota impor tambahan karena kekurangan BBM.

“Kalau stok habis sebelum akhir tahun, itu harusnya menjadi pelajaran penting bagi industri untuk memperbaiki perencanaan logistik, bukan sekadar meminta tambahan impor,” katanya.

Dia mengatakan hal tersebut karena kuota impor BBM untuk swasta telah dinaikkan 10 persen hingga mencapai 110 persen dari pagu awal oleh pemerintah dibandingkan 2024.

Sebelumnya, kelangkaan BBM sejumlah SPBU milik swasta seperti BP, Shell dan Vivo, membuat pemerintah merespons hal tersebut.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News