KPK Tegaskan Belum Bahas Investigasi Bersama Kasus Korupsi Batu Bara Mantan Jampidsus FA

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memilih fokus menjalankan fungsi koordinasi dan supervisi ketimbang melakukan investigasi bersama dalam penanganan kasus dugaan korupsi batu bara yang melibatkan mantan Jampidsus Febrie Adriansyah.

Langkah ini diambil karena seluruh rangkaian penyelidikan dan penyidikan awal perkara tersebut sepenuhnya dilakukan oleh pihak kepolisian. Dalam hal ini, KPK berkolaborasi dengan Kortastipidkor Polri dan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengungkapkan pihaknya bersama Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya sejauh ini cenderung membahas proses koordinasi serta supervisi terkait kasus itu.

"Karena memang mulai dari pengumpulan awal, penyelidikan, sampai naik sidik itu dilakukan di sana, kami hanya diminta dalam rangka koordinasi dan supervisi," tutur Asep dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu.

Dia menjelaskan pembahasan tersebut telah dilakukan pada Jumat (10/7) terkait koordinasi dan supervisi KPK dalam penanganan perkara korupsi oleh aparat penegak hukum (APH) lain.

Dalam diskusi itu, KPK, melalui Deputi Penindakan dan Eksekusi bersama Deputi Koordinasi dan Supervisi, kata dia, banyak membeberkan terkait proses koordinasi dan supervisi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dikatakan bahwa Deputi Koordinasi dan Supervisi menjelaskan perkara korupsi batu bara masih berada dalam tahap awal sehingga apabila ingin diambil alih KPK, harus dilakukan terlebih dahulu komunikasi, koordinasi, dan supervisi.

Kemudian, Asep melanjutkan, barulah disesuaikan dengan klausul yang ada dalam Pasal 10A ayat (2) UU KPK, di mana terdapat berbagai syarat pengambilalihan perkara.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News