21 hours ago
2
jpnn.com, JAKARTA - DPR RI dan pemerintah diimbau untuk mengambil database BKN atau Badan Kepegawaian Negara dalam penyelesaian masalah PPPK serta P3K paruh waktu.
Database BKN dinilai sangat valid karena mencakup seluruh kabupaten kota hingga provinsi.
"Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan pemerintah seharusnya ambil data dari BKN yang disinkronkan dengan daerah masing-masing. Ini untuk mencegah kisruh di kalangan PPPK dan PPPK paruh waktu," kata Ketua Forum Komunikasi PPPK Nurul Hamidah kepada JPNN, Selasa (8/9/2026).
Dia melanjutkan, jika realisasi peralihan PPPK penuh waktu ke PNS dan P3K paruh waktu menjadi penuh waktu tidak memprioritaskan yang lama mengabdi serta usia mendekati batas usia pensiun (BUP), tentu akan muncul gejolak yang luar biasa.
Regulasi dan kebijakan harus betul-betul berkeadilan.
Puluhan tahun pengabdian dan kesabaran PPPK senior jangan diuji lagi.
Saat ini hati PPPK senior sudah benar-benar panas, apalagi anggaran sana-sini membengkak.
"Artinya, untuk mengangkat kami menjadi PNS seharusnya juga bisa, tinggal keberanian saja dari pemerintah, apalagi DPR sudah menyatakan, untuk mengangkat PPPK menjadi PNS dan P3K paruh waktu menjadi penuh waktu. Jangan ada alasan enggak ada anggaran," serunya
.jpeg)
