Bupati Manokwari Dilaporkan ke KPK Terkait 2 Proyek PUPR

2 hours ago 1

Bupati Manokwari Dilaporkan ke KPK Terkait 2 Proyek PUPR

Facebook JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com

Wiraswasta Mahendra Dito S alias Dito Mahendra menghadiri pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (6/2). FOTO: Ilustrasi: arsip JPNN.com/Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Aliansi Gerakan Pemuda dan Mahasiswa Bersatu (Agpemaru) melaporkan Bupati Manokwari Hermus Indou ke Komisi Pemberantasan Korupsi atas dugaan korupsi pada dua proyek pekerjaan di Kabupaten Manokwari. Laporan tersebut disampaikan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Selasa (23/9).

Koordinator Agpemaru, Putra, menjelaskan laporan pertama terkait pembangunan Gedung Wanita Manokwari di Dinas PUPR tahun anggaran 2022-2024 dengan total anggaran mencapai puluhan miliar rupiah. "Tetapi sampai hari ini pelaksanannya masih belum 100 persen selesai. Jadi yang kita lihat itu masih hanya fisik doang. Tapi sudah dilakukan, kita menduga sudah dilakukan pembayaran 100 persen," kata Putra.

Laporan kedua menyoroti pekerjaan penanganan longsor dan pemeliharaan jalan di Jalan Perkebunan 3 Macuan tahun anggaran 2024. Putra menyebutkan adanya dugaan penggelembungan nilai proyek dari pagu awal Rp5,4 miliar menjadi realisasi Rp53,9 miliar. "Jadi kami itu menduga ada pengelombongan anggaran disitu. Jadi ada pengelombongan dan ini sudah dilakukan juga pembayaran 100 persen," ucapnya.

Putra berharap KPK segera menindaklanjuti laporan tersebut. "Harapan kami KPK bisa cepat tanggap, turun langsung ke lokasi, dan memanggil pihak-pihak yang terlibat, termasuk Bupati Manokwari dan Kepala Dinas PU-nya," kata Putra.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan bahwa setiap laporan yang diterima akan diverifikasi terlebih dahulu. "Namun kami pastikan, setiap laporan pengaduan yang diterima KPK, selanjutnya akan dilakukan verifikasi atas validitas informasi dan keterangan yang disampaikan pelapor," kata Budi dalam keterangan tertulisnya.

Budi menambahkan bahwa mekanisme penanganan laporan pengaduan masyarakat bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan yang berlaku. KPK akan melakukan telaah dan analisis untuk melihat apakah materi laporan termasuk dalam dugaan tindak pidana korupsi yang menjadi kewenangan KPK. (tan/jpnn)


Bupati Manokwari dilaporkan ke KPK atas dugaan korupsi dua proyek PUPR. Pelapor sebut ada indikasi mark up dan pembayaran fiktif.


Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga

JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Read Entire Article
Koran JPP|