Banyak LSPro Swasta Nasional Tak Berdaya, Kebijakan Kemenperin Dituding Jadi Biangnya

jpnn.com, JAKARTA - Asosiasi Lembaga Sertifikasi Indonesia (ALSI) menilai Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengeluarkan kebijakan yang merugikan usaha anak bangsa.

Hal yang menjadi persoalan yakni keputusan Kemenperin yang dianggap diskriminatif kepada lembaga sertifikasi produk (LSPro) swasta nasional.

Menurut ALSI, setidaknya terdapat 21 keputusan dan peraturan menteri perindustrian yang memukul LSPro asli Indonesia.

Dengan adanya kebijakan itu, hanya Balai Besar Standardisasi milik Kemenperin yang berwenang meyertifikasi produk impor tertentu.

Ketua Umum ALSI Nyoman Susila menyatakan keputusan Kemenperin itu dikeluarkan tanpa melibatkan pemangku kepentingan terkait.

ALSI maupun anggotanya pun tidak pernah diajak membicarakan rancangan berbagai kebijakan itu.

“Tahu-tahu keluar surat keputusan. Saat kami meminta penjelasan malah dipingpong dari satu pejabat ke pejabat lain tanpa ada kejelasan,” ungkap Nyoman melalui siaran pers ALSI, Kamis (16/10).

Nyoman menambahkan selama puluhan tahun sekitar 80 LSPro anggota ALSI menjadi mitra strategis Kemenperin dalam mengaudit dan memastikan produk dalam negeri maupun impor sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News