3 hours ago
4
jpnn.com - Aliansi Pemuda dan Masyarakat Cinta Indonesia (APMCI) mencium aroma tidak sedap terkait tata kelola birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur.
Massa APMCI menggeruduk depan Pendopo Kabupaten Cianjur mendesak transparansi terkait dugaan praktik jual beli jabatan yang dinilai merusak prinsip meritokrasi.
Presidium APMCI, Muhamad Ali Akbar, menegaskan bahwa dugaan jual beli jabatan ini bukan sekadar urusan administratif, melainkan ancaman nyata bagi pelayanan publik.
Dia khawatir pejabat yang terpilih karena "setoran" hanya akan sibuk cari balik modal.
"Jika jabatan diperoleh karena transaksi, bukan kompetensi, yang lahir adalah birokrasi rapuh. Pejabat akan lebih sibuk mengembalikan 'modal politik' mereka, sementara rakyat jadi korban karena pelayanan publik tidak sensitif lagi," kata Ali Akbar dikutip JPNN.com, Kamis (7/5).
Tak hanya soal kursi jabatan, APMCI juga menyoroti kebijakan kontroversial penghapusan sekitar 120 ribu peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Dia menilai langkah fatal karena membahayakan status Universal Health Coverage (UHC) Prioritas di Cianjur.
“Ini ironi. Ribuan warga miskin terancam kehilangan akses kesehatan, tetapi pemerintah daerah justru terkesan sibuk dengan urusan mutasi dan dugaan transaksi jabatan,” cetus Ali.
