3 hours ago
3
jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Sekjen HIPMI) Anggawira mengatakan perlu perbaikan penyusunan kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) impor.
"Tidak dipukul rata kenaikan impor masing-masing 10 persen. Sesuai dengan kebutuhan dan pengembangan SPBU masing-masing karena ada yang pengembangan SPBU lebih progresif dan ada yang standar saja,” kata Anggawira dikutip, Jumat (19/9).
Seperti diketahui telah terjadi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau SPBU milik swasta seperti BP, Shell, dan VIVO.
Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi, Batu bara dan Mineral Indonesia (ASPEBINDO) itu menjelaskan pemerintah telah memberikan kelonggaran dengan memberikan tambahan kuota impor 10 persen dibandingkan 2024 dan realisasi impor sudah mencapai 110 persen.
Namun, fakta bahwa stok bisa habis sebelum akhir tahun, harus jadi pelajaran penting bagi industri untuk melakukan perencanaan logistik yang lebih baik, bukan sekadar mendesak pemerintah membuka keran impor lebih besar.
“Menurut saya, ke depan di 2026 butuh perencanaan yang matang dari BU swasta dan ajak juga lembaga-lembaga independen untuk bisa ikut serta dalam penyusunan dan dilakukan transparansi. Saya pun meminta kepada Pertamina agar melakukan koreksi dan perbaikan produk serta layanan sehingga tercipta persaingan bisnis yang sehat antar SPBU swasta dan milik negara,” ungkap Anggawira.
Di sisi lain, dia menilai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia telah menjalankan tugas dengan baik dan benar sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Keputusan Pak Bahlil sudah sesuai dengan arahan Presiden Prabowo beberapa waktu lalu mengenai komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus dikontrol oleh negara merupakan arah kebijakan yang jelas terkait ketahanan energi nasional,” kata Anggawira dalam keterangannya.
.jpeg)
