4 hours ago
1
jpnn.com - KABUPATEN BEKASI – Jumlah pegawai di Pemerintah Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, tergolong banyak, termasuk PPPK yang mencapai 14 ribu orang.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi Ridwan Arifin menilai masalah kepegawaian menjadi pekerjaan rumah (PR) besar bagi sekretaris daerah (sekda) Kabupaten Bekasi terpilih yang segera ditetapkan.
Ridwan menilai, persoalan yang menyangkut birokrasi di Kabupaten Bekasi sudah berada pada titik kritis.
Indikatornya, kata Ridwan Arifin, antara lain penumpukan jumlah pegawai, ketidakseimbangan beban kerja serta belanja pegawai yang kini mendekati 50 persen dari total APBD.
"Ini menjadi persoalan serius yang harus segera dibenahi oleh sekda baru. Sekda terpilih harus bisa menyelesaikan persoalan serius terkait tumpukan ASN (PNS) dan PPPK yang tidak sebanding dengan kualitas pelayanan," katanya di Cikarang, Selasa (25/11).
Dia menilai kondisi ini sebagai anomali birokrasi yang lahir dari rekrutmen tidak terkontrol, minim evaluasi kinerja, dan lemahnya disiplin kerja pada sejumlah organisasi perangkat daerah.
"PPPK kita (Kabupaten Bekasi) membeludak sampai lebih dari 14 ribu, tetapi di lapangan, alasan pelayanan terganggu karena kekurangan tenaga kerja masih sering muncul. Ini, kan aneh," katanya.
Menurutnya, masalah ini muncul akibat kebijakan tumpang tindih dan rekrutmen pegawai yang berlebihan menyebabkan efektivitas kinerja tidak pernah benar-benar teruji.
.jpeg)
