Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat Dorong Evaluasi Pelaksanaan Konstitusi Demi Tujuan Ini

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat menegaskan peringatan Hari Konstitusi harus menjadi momentum evaluasi dan pembenahan kebijakan dalam pengelolaan pembangunan bangsa.

"Hari Konstitusi tahun ini harus menjadi pengingat bagi seluruh elemen bangsa akan pentingnya fondasi hukum yang telah mengantarkan Indonesia menjadi negara merdeka dan berdaulat," kata Lestari Moerdijat dalam keterangannya dalam rangka memperingati Hari Konstitusi Nasional setiap 18 Agustus.

Menurut Lestari, pengesahan UUD 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus 1945 adalah tonggak sejarah yang meletakkan dasar bagi penyelenggaraan negara.

Rerie yang akrab disapa berpendapat di usia kemerdekaan yang ke-81, tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur yang diusung pemerintah sejalan dengan cita-cita konstitusi.

"Namun, implementasinya di lapangan masih menghadapi tantangan serius," ungkap Rerie.

Dia menyebutkan berdasarkan laporan Economist Intelligence Unit (EIU) tahun 2026, skor Indeks Demokrasi Indonesia terus menurun selama empat tahun terakhir.

Dari 6,71 pada 2022 menjadi 6,37 pada 2025, sehingga Indonesia masih berada dalam kategori ‘demokrasi cacat’ (flawed democracy).

Hal serupa juga diungkapkan laporan V-Dem Institute yang menempatkan Indonesia dalam kategori otokrasi elektoral dan mengindikasikan bahwa pemilu berjalan tidak sepenuhnya adil dan lapangan pertarungan politik yang tidak setara.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News