DPR & Kemendagri Dorong Integrasi Data Kependudukan Digital Real-Time di Bandung Barat

jpnn.com, BANDUNG BARAT - Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan kegiatan fasilitasi pendaftaran penduduk melalui layanan jemput bola di daerah yang berlangsung di Bale Gempungan, Kabupaten Bandung Barat.

Fokus utama dari kegiatan ini adalah melancarkan program rebranding Dukcapil melalui verifikasi Bantuan Sosial berbasis data kependudukan yang akurat dan terintegrasi lewat Identitas Kependudukan Digital, yang juga dilengkapi dengan uji coba sistem Perlindungan Sosial Digital.

?Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti kelemahan sistem pendataan lama yang masih bergantung pada verifikasi berkala setiap enam bulan sekali.

"Jeda waktu yang cukup lama tersebut sering menyebabkan ketidakakuratan data, seperti masih ditemukannya nama warga yang sudah meninggal dunia atau berpindah domisili di dalam Daftar Pemilih Tetap pada pelaksanaan Pemilu maupun Pilkada," kata Dede Yusuf.

Ia menegaskan bahwa keberadaan sistem data yang terintegrasi secara real-time akan membuat setiap perubahan peristiwa kependudukan otomatis terbarui, sehingga ketidaktepatan data dapat diminimalisir hingga tidak ada lagi.

Dede Yusuf turut mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang berhasil menunjukkan efektivitas pendataan digital hingga dijadikan sebagai daerah percontohan tingkat nasional.

?Menjawab tantangan tersebut, Direktur Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ditjen Dukcapil Kemendagri Erliani Budi Lestari menjelaskan bahwa integrasi data kependudukan nasional sudah sangat mendesak untuk segera diwujudkan.

"Saat ini Kemendagri sedang menggodok Rancangan Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang akan disinergikan dengan aspek perlindungan data pribadi masyarakat," ungkap Erliani.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News