UPNVJ Hormati Proses JR di MK, Tegaskan Hak Keuangan Pegawai Dikelola secara Profesional

jpnn.com - JAKARTA - Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ) menyatakan menghormati langkah para dosen yang melakukan judicial review (JR) atau uji materi Undang-Undang Guru dan Dosen di Mahkamah Konstitusi (MK).

UPNVJ menilai upaya itu merupakan bagian dinamika aspirasi akademik yang sah, terbuka, dan dijamin sebagai hak konstitusional dalam sistem hukum Indonesia.

“Kami menghormati sepenuhnya proses judicial review di Mahkamah Konstitusi. Bagi kami, ini adalah cerminan dari kedewasaan dalam menyampaikan aspirasi dan mencari kepastian aturan tata kelola pendidikan tinggi,” kata Rektor UPNVJ Prof. Anter Venus dalam pernyataan resminya, Selasa (7/7).

Dia menyampaikan bahwa masa transisi kepegawaian nasional membawa tantangan tersendiri bagi banyak pihak. Oleh karena itu, UPNVJ memastikan ruang dialog tetap terbuka bagi seluruh sivitas akademika.

“Kami memahami bahwa masa transisi kepegawaian nasional ini membawa tantangan tersendiri bagi banyak pihak, dan kami ingin memastikan bahwa ruang dialog akan selalu terbuka bagi seluruh sivitas akademika,” tambahnya.

Sebagai bentuk tanggung jawab moral dalam memberikan penjelasan kepada publik, Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, dan Umum UPNVJ, Dr. A. Ahsin Tohari, S.H., M.H., turut memberi klarifikasi mengenai sistem tata kelola keuangan perguruan tinggi berstatus Badan Layanan Umum atau BLU.

Ahsin mengatakan pihaknya memahami keresahan yang muncul di publik terkait besaran gaji pokok dosen Asisten Ahli atau AA yang berada di kisaran Rp 3,17 juta. Dia menegaskan angka tersebut benar sebagai acuan dasar, tetapi bukan satu-satunya komponen pendapatan dosen.

Menurut Ahsin, struktur pendapatan dosen terdiri dari sejumlah komponen yang saling melengkapi dan terintegrasi. Akumulasi seluruh komponen tersebut kemudian membentuk total penerimaan atau take-home pay yang diterima pegawai.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News