Target 100 GW dan Bottleneck Energi Surya Indonesia

Jumat, 17 Juli 2026 – 12:37 WIB

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Tidak banyak negara yang memiliki kemewahan seperti Indonesia. Kita berada di kawasan tropis dengan penyinaran matahari yang relatif stabil sepanjang tahun, yang memiliki potensi energi surya yang, menurut berbagai kajian, diperkirakan mencapai sekitar 7,7 terawatt (TW)—salah satu yang terbesar di dunia.

Namun, ironi justru muncul ketika potensi tersebut dibandingkan dengan realitasnya. Hingga hari ini, kapasitas pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Indonesia baru sedikit melampaui 1 gigawatt (GW).

Jurang antara potensi dan realisasi itu menunjukkan tantangan terbesar Indonesia bukan lagi kekurangan sumber daya, melainkan kemampuan untuk mengubah potensi menjadi kekuatan ekonomi. Menurut kajian Institute for Essential Services Reform (IESR), dari potensi tersebut sekitar 166 GW dinilai layak dikembangkan secara ekonomi, tetapi pemanfaatannya masih jauh dari optimal.

Paradoks tersebut menjadi benang merah yang saya tangkap saat mengikuti Indonesia Solar Summit (ISS) 2026 yang diselenggarakan pada 14–16 Juli 2026 di Sanur, Bali.

Forum yang diselenggarakan Institute for Essential Services Reform (IESR) bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Pemerintah Provinsi Bali, serta Dewan Energi Nasional (DEN) itu mempertemukan pemerintah, pelaku industri, investor, akademisi, pemerintah daerah, lembaga internasional, dan organisasi masyarakat sipil untuk membahas percepatan pengembangan energi surya di Indonesia. Yang menarik, diskusi mengenai energi nasional telah memasuki fase baru.

Apabila beberapa tahun lalu perdebatan masih berkutat pada pertanyaan apakah energi terbarukan layak dikembangkan, kini hampir seluruh peserta memiliki pandangan yang sama bahwa transisi energi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan strategis. Pertanyaan yang tersisa hanyalah satu: bagaimana mempercepatnya.

Perubahan cara pandang tersebut sangat penting. Energi surya tidak lagi diposisikan semata-mata sebagai instrumen untuk mengurangi emisi karbon maupun sebagai bagian dari agenda perubahan iklim. Dalam berbagai sesi diskusi terlihat jelas bahwa energi bersih kini telah menjadi bagian dari strategi pembangunan industri, kebijakan perdagangan internasional, ketahanan energi, hingga geopolitik ekonomi. Dengan kata lain, energi telah bergeser dari sekadar utilitas menjadi faktor produksi yang menentukan daya saing suatu negara.

Perubahan itu sesungguhnya sedang berlangsung di depan mata. Komitmen perusahaan-perusahaan global yang tergabung dalam RE100, penerapan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) oleh Uni Eropa, meningkatnya standar Environmental, Social, and Governance (ESG), serta tuntutan konsumen terhadap produk rendah karbon telah mengubah cara perusahaan multinasional memilih lokasi investasi. Investor tidak lagi hanya bertanya tentang harga listrik. Mereka juga ingin mengetahui dari mana listrik tersebut berasal, seberapa rendah emisi yang dihasilkan, dan apakah pasokan energi tersebut dapat dipertahankan dalam jangka panjang.