Tanggapi Indeks Persepsi Polri, Profesor Romli: Merendahkan Kebijakan Prabowo

3 weeks ago 28

 Merendahkan Kebijakan Prabowo

Facebook JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com

Prof. Romli Atmasasmita. Foto: dokumen JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Sebuah kajian yang diterbitkan oleh IndexMundi — organisasi global yang mengumpulkan dan menyebarluaskan statistik lintas negara — menempatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) pada peringkat ke-18 dalam daftar institusi kepolisian dengan indeks korupsi tertinggi di dunia.

Temuan ini langsung memantik reaksi keras dari berbagai kalangan, mulai dari akademisi hukum, pejabat pemerintah, hingga para pengamat kebijakan publik.

Menanggapi publikasi tersebut, ahli hukum terkemuka Profesor Romli Atmasasmita menyatakan bahwa survei semacam itu tidak dapat diterima begitu saja sebagai fakta ilmiah yang valid.

Menurutnya, laporan itu memiliki agenda tersembunyi yang bertujuan merendahkan dan mendelegitimasi kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam bidang reformasi hukum dan penegakan ketertiban nasional.

IndexMundi mengklaim mengaggregasi data dari berbagai sumber internasional, namun metodologi pengumpulan data untuk indeks kepolisian ini dipertanyakan oleh para ahli di bidang statistik dan ilmu sosial.

Prof. Romli Atmasasmita, salah satu pakar hukum pidana paling senior di Indonesia, dengan tegas menolak validitas temuan ini dan menyebutnya sebagai alat tekanan politik terhadap pemerintahan yang sah.

Penyebaran data yang tidak terverifikasi secara ilmiah berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum dan mengganggu stabilitas proses reformasi yang sedang berjalan.

Pengamat sosial dan ahli statistik, Karyono Wibowo menilai bahwa klaim IndexMundi yang menempatkan Polri di urutan ke-18 sebagai institusi kepolisian paling korup secara metodologis lemah dan tidak memenuhi standar ilmiah survei publik yang berlaku secara internasional.

Laporan persepsi Polri memiliki agenda tersembunyi yang bertujuan merendahkan dan mendelegitimasi kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Read Entire Article
Koran JPP|