Sultan Optimistis Skema Ini Bisa Mengatasi Masalah Gaji PPPK, Amin

jpnn.com - JAKARTA – Sejumlah pemerintah daerah (pemda) mengalami kesulitan membayar gaji PPPK sebagai dampak pemangkasan dana Transfer Ke Daerah (TKD) dan pembatasan porsi belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD yang diterapkan mulai 2027.

Merespons masalah tersebut, pemerintah pusat berencana memberikan tambahan dana TKD kepada puluhan daerah yang diyakini benar-benar mengalami kesulitan, salah satunya tak mampu membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin menilai upaya pemerintah melalui Kemendagri dalam menggunakan skema top up dana TKD bisa mengatasi atau meniadakan potensi penyesuaian belanja pegawai di daerah.

Dia menilai skema top up TKD ke daerah yang memiliki kapasitas fiskal cenderung rendah merupakan pilihan kebijakan tepat dalam merespons tantangan dan dinamika pembangunan daerah saat ini.

"Penyesuaian TKD berbasis kondisi ruang fiskal ini memungkinkan Pemerintah daerah meniadakan potensi kebijakan penyesuaian pegawai di daerah," kata Sultan di Jakarta, Selasa (28/7).

Dia pun menyambut baik rencana dari Kemendagri itu. Pasalnya, dia menyampaikan bahwa DPD RI selama ini mendapatkan banyak aspirasi dari banyak Kepala Daerah terkait kebijakan efisiensi TKD.

Menurut dia, para Bupati dan Gubernur banyak yang merasa kesulitan dalam mengatur belanja pegawai daerah, di tengah tingginya tuntutan peningkatan pelayanan publik dasar di daerah,

Dengan kebijakan itu, dia pun optimistis pemerintah daerah akan lebih inovatif dalam menyusun rencana alokasi terutama belanja pegawai daerah secara proporsional.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News