Sidang Inalum: Ahli Tegaskan Kerugian BUMN Tidak Otomatis Menjadi Kerugian Negara

jpnn.com, MEDAN - Selama ini, perhitungan kerugian negara yang dilakukan hanya menghasilkan indikasi kerugian, bukan kesimpulan kerugian yang bersifat nyata dan pasti.

Indikasi itu baru bisa naik jadi kesimpulan yang berdasar apabila melalui proses klarifikasi dan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait.

"Yang dihasilkan (dari perhitungan) itu baru indikasi, bukan kerugian yang sudah pasti dan nyata," kata Ahli Kerugian Keuangan Negara, Sudirman, pada sidang lanjutan perkara dugaan tindak pidana korupsi penjualan Aluminium Alloy PT Indonesia Asahan Aluminium (PT Inalum) kepada PT Prima Alloy Steel Universal (PT PASU), di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara, Selasa (28/7).

Tanpa proses tersebut, hasil penghitungan kerugian negara menjadi tidak memadai untuk dijadikan dasar kesimpulan.

Diterangkan pula terkait status hukum kerugian pada badan usaha milik negara (BUMN). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN beserta penjelasannya, kerugian maupun keuntungan yang dialami BUMN pada dasarnya merupakan kerugian atau keuntungan badan usaha itu sendiri, tidak otomatis menjadi kerugian negara.

"Untung rugi BUMN itu untung rugi badan usahanya sendiri, tidak otomatis kerugian negara," katanya.

Prinsip itu, lanjutnya, dikaitkan langsung dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam perkara ini, yang menurutnya hanya menyebutkan adanya potensi merugikan korporasi.

Menurutnya, hal itu harus dibedakan dari kesimpulan definitif mengenai adanya kerugian keuangan negara.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News