Praktisi: Penyitaan Kafe de'Clan & Rumah di Sentul Langgar Hak Konstitusi

jpnn.com, JAKARTA - Langkah penegak hukum yang menyita Kafe de'Clan dan sebuah rumah di Sentul, Bogor, menuai kritik tajam. Upaya paksa tersebut dinilai prematur dan melompati koridor hukum acara, lantaran dilakukan saat penyidik belum menetapkan satu pun tersangka maupun mengantongi perhitungan kerugian keuangan negara yang riil dalam perkara yang menyeret nama Febrie Adriansyah dan Don Ritto.

Praktisi pemulihan aset (asset recovery) Chuck Suryosumpeno mengingatkan penyidik agar tidak kebablasan dalam menggunakan kewenangan penggeledahan dan penyitaan.

Menurut Chuck, Indonesia hingga saat ini belum mengesahkan RUU Perampasan Aset, sehingga model perampasan dan atau secara independen (in rem forfeiture atau non-conviction based asset forfeiture) belum memiliki pijakan legalitas di tanah air.

"Hukum acara kita ini masih berbasis pada pembuktian kesalahan orang (in personam forfeiture). Jadi, selama Undang-Undang Perampasan Aset itu belum ada, penyidik tidak bisa mengadili atau menyita asetnya terlebih dahulu tanpa kejelasan status hukum pemiliknya. Aset itu melekat pada subjek hukumnya," kata Chuck saat dihubungi, Senin (20/7).

Pendiri Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung ini menambahkan manuver penyidik yang berdalih mengamankan barang bukti demi menjerat FA dan DR justru memikul beban pembuktian yang sangat berat.

"Penyidik wajib membuktikan lewat rekam jejak aliran dana/money trail (follow the money) yang presisi bahwa Kafe De Clan dan Rumah Sentul memang didapat dari hasil corrupt proceeds (proses kejahatan) atau digunakan sebagai instrumentalities (alat kejahatan), sehingga sah dikategorikan sebagai 'aset kejahatan' “ujarnya.

Menurut Chuck, penyidik seringkali terjebak pada euforia menyita fisik aset di awal, namun mengabaikan kekuatan hubungan kausalitas (nexus) yang menjadi ruh dari asset recovery. Beban untuk merajut benang merah itu sepenuhnya ada di tangan penyidik, bukan pada pemilik aset yang mendadak diberi beban pembuktian terbalik secara sepihak.

"Asset recovery bukan sekadar tentang seberapa banyak dan seberapa cepat kita bisa menyita aset di awal. Keberhasilan pemulihan aset yang sejati (successful asset recovery) diukur dari kemampuan penyidik mempertahankan legalitas penyitaan tersebut di ruang sidang hingga putusan inkrah," papar Chuck.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News