4 hours ago
1
jpnn.com, JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto mempertanyakan apakah praktik bisnis yang merugikan negara hanya didorong oleh keserakahan manusia atau termasuk bentuk subversi ekonomi. Hal itu ia sampaikan usai menyaksikan penyerahan uang pengganti kerugian negara dalam perkara korupsi fasilitas ekspor minyak kelapa sawit senilai Rp13,2 triliun di Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Senin (20/10).
Prabowo mengibaratkan uang pengganti itu sebagai dana yang nyaris hilang dari satu komoditas, yaitu kelapa sawit. Ia menilai pengusaha yang mengekspor crude palm oil (CPO) ketika masyarakat kesulitan mendapatkan minyak goreng bertindak kejam dan tidak manusiawi.
"Padahal ini adalah bumi dan air milik bangsa Indonesia. Hasilnya diambil, dikeruk, dibawa ke luar negeri, rakyat dibiarkan kesulitan minyak goreng untuk berminggu-minggu. Ini menurut saya sangat kejam, sangat tidak manusiawi. Apakah ini benar-benar murni keserakahan atau bisa digolongkan subversi ekonomi sebenarnya," kata Presiden Prabowo.
Selain menyoroti korupsi ekspor CPO, Prabowo juga menyinggung kerugian negara akibat tambang ilegal, terutama penyelundupan timah dan produk turunannya di Provinsi Bangka Belitung. Ia mengungkapkan praktik tersebut telah berlangsung hampir dua dekade.
"Kurang lebih lembaga-lembaga internasional pun sudah mengkaji sekitar 3 miliar dolar setahun kerugiannya. Kalau dikali 20 tahun, ya Rp800 triliun. Apa yang bisa kita bangun dengan hal-hal seperti itu?" ujar Prabowo.
Presiden menekankan bahwa praktik tambang ilegal dan perdagangan komoditas ilegal melibatkan beragam modus penipuan. Padahal, pemerintah telah memberikan kemudahan berupa Hak Guna Usaha (HGU) bagi pelaku usaha yang sah.
Karena itu, Prabowo berharap Kejaksaan Agung dan Polri tidak menyerah dalam memerangi korupsi, manipulasi, dan penyelewengan.
Ia juga mengingatkan para pejabat agar tidak tergoda oleh harta yang diperoleh dengan cara merugikan rakyat.
