2 hours ago
1
jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami keterangan Bupati Pati, Jawa Tengah, Sudewo, terkait dugaan adanya biaya proyek dalam kasus suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.
“Saksi didalami pengetahuannya terkait pengaturan lelang dan dugaan adanya fee proyek,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada jurnalis di Jakarta, Senin (22/9).
Sudewo usai diperiksa mengaku hanya dimintai keterangan mengenai proyek perkeretaapian. Ia menegaskan tidak ada pengembalian uang dalam pemeriksaan tersebut.
“Saya dimintai keterangan terkait dengan kereta api. Enggak ada pengembalian uang,” kata Sudewo.
Sebelumnya, Sudewo pernah diperiksa pada 27 Agustus 2025 saat masih menjadi anggota DPR RI. Namanya juga sempat disebut dalam sidang kasus tersebut dengan terdakwa Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya dan pejabat pembuat komitmen Bernard Hasibuan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang pada 9 November 2023.
Dalam sidang itu, jaksa penuntut umum KPK menyebut penyidik menyita uang sekitar Rp3 miliar dari rumah Sudewo. Barang bukti berupa foto uang tunai dalam pecahan rupiah dan mata uang asing turut diperlihatkan di persidangan. Namun Sudewo membantah tuduhan tersebut, termasuk bantahan menerima Rp720 juta dari pegawai PT Istana Putra Agung serta Rp500 juta dari Bernard Hasibuan melalui stafnya, Nur Widayat.
Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah DJKA Kemenhub, yang kini berubah nama menjadi BTP Kelas I Semarang.
KPK awalnya menetapkan 10 tersangka yang langsung ditahan. Hingga November 2024, jumlah tersangka bertambah menjadi 14 orang, termasuk dua korporasi. Pada 12 Agustus 2025, KPK kembali menetapkan tersangka ke-15, yakni aparatur sipil negara Kemenhub bernama Risna Sutriyanto.
