jpnn.com, BOGOR - Komisi II DPRD Kota Bogor menggelar rapat kerja dengan Perumda Pasar Pakuan Jaya (PPJ) Kota Bogor guna membahas capaian kinerja, rencana bisnis, serta target perusahaan tahun 2026.
Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor, Abdul Kadir Hasbi Alatas, menyampaikan bahwa berdasarkan hasil rapat, Komisi II mendorong pengelolaan pasar yang lebih profesional agar tidak terjadi kebocoran pendapatan yang berdampak pada penurunan laba Perumda PPJ.
Menurut Hasbi, hingga akhir tahun depan Perumda PPJ masih harus menuntaskan kewajiban pembayaran utang, sehingga pengelolaan pendapatan menjadi hal krusial bagi keberlangsungan operasional perusahaan daerah tersebut.
“Jadi, dengan beban utang yang tersisa Rp1,1 miliar, kami harap bisa diselesaikan pada 2026 dan dapat menunaikan kewajiban yang baru yakni memberikan deviden kepada Pemkot Bogor di 2027 agar dapat mendongkrak PAD kita,” kata Hasbi.
Selain itu, Komisi II juga menuntut kepastian terkait rencana renovasi Pasar Bogor, Plaza Bogor, serta kejelasan rencana bisnis Perumda PPJ untuk lima tahun ke depan.
“Harus ada kepastian dari rencana revitalisasi Pasar Bogor. Karena itu menjadi kehilangan pendapatan yang sangat besar,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor, Edi Kholki Zaelani, meminta Perumda PPJ menyusun kajian strategis agar mampu bersaing dengan perkembangan pasar terbuka dan perdagangan daring.
“Saya berharap PPJ terus meningkatkan kinerjanya dan membuat kajian serta pengelolaan pasar yang lebih efektif dan efisien dalam menghadapai maraknya jual beli daring dan ada inovasi untuk terus menghidupkan pasar-pasar,” pungkasnya. (jlo/jpnn)

3 hours ago
4





















































