2 hours ago
2
jpnn.com - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menggelar Diskusi Publik bertema "Refleksi 28 Tahun Reformasi: Menguatnya Militerisme, Menyempitnya Ruang Demokrasi dan Ancaman Krisis Ekonomi" pada Selasa (19/5/2026) di Sadjoe Cafe & Resto, Tebet, Jakarta Selatan.
Dikutip dari siaran pers koalisi, disebutkan bahwa diskusi itu menjadi ruang refleksi kritis terhadap kondisi demokrasi Indonesia pasca 28 tahun Reformasi yang dinilai tengah mengalami kemunduran serius akibat menguatnya militerisme dalam kehidupan sipil dan politik.
Situasi tersebut tampak dari semakin luasnya keterlibatan militer dalam urusan non-pertahanan, meningkatnya pendekatan keamanan dalam merespons kritik publik, serta maraknya intimidasi terhadap masyarakat sipil, pembela HAM, akademisi, hingga ruang-ruang sipil lainnya.
Pengamat ekonomi Yanuar Rizky dalam diskusi itu menyoroti arah kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai menunjukkan kecenderungan menuju model state capitalism berbasis militerisme. Namun, menurutnya, pemerintah gagal memahami konteks historis dan prasyarat yang melandasi keberhasilan model tersebut di negara lain seperti Tiongkok.
Yanuar menjelaskan bahwa konsep state capitalism yang dijalankan Deng Xiaoping tidak dibangun secara instan, tetapi diawali dengan konsolidasi ekonomi dan pemberantasan korupsi secara keras dan sistematis. Dia menilai pola ekonomi komando sebenarnya bukan hal baru dalam sejarah Indonesia.
Pada masa Orde Baru, katanya, Soeharto menjalankan model serupa melalui program ABRI Masuk Desa sebagai bagian dari penguatan kontrol negara berbasis militer. "Pola tersebut kini kembali dihidupkan oleh pemerintahan Prabowo melalui program-program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih," kata Yanuar.
Dia menegaskan bahwa terdapat perbedaan mendasar antara konteks ekonomi Orde Baru dengan situasi Indonesia saat ini. Soeharto, menurutnya, memulai ekspansi kapitalisme negara dalam kondisi surplus ekonomi dan situasi fiskal yang relatif kuat. Sementara pemerintahan Prabowo justru menjalankan agenda serupa dalam kondisi ekonomi yang jauh lebih rentan dan terkesan dipaksakan, sehingga berpotensi menimbulkan risiko ekonomi yang serius di masa depan.
Menurut dia, pendekatan pemerintah yang semakin dekat dengan kepentingan ekonomi dan geopolitik asing justru menimbulkan paradoks terhadap retorika nasionalisme yang selama ini dibangun pemerintah. Yanuar mempertanyakan kontradiksi tersebut: ketika kritik masyarakat sipil dituduh sebagai "antek asing", sementara kebijakan ekonomi pemerintah sendiri justru semakin bergantung pada kekuatan pasar global dan kedekatan dengan kepentingan asing.
