Khawatir Bebani Petani Sawit, SPKS Soroti Klausul Margin DSI

jpnn.com, JAKARTA - Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) menyoroti ketentuan Bab III Pasal 3 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis.

Adapun ketentuan tersebut menyebutkan bahwa BUMN Ekspor dalam rangka pelaksanaan ekspor komoditas SDA strategis dapat menentukan margin dalam tingkat kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketua Umum SPKS, Sabarudin, meminta pemerintah memastikan BUMN Ekspor yang ditunjuk dalam pelaksanaan ekspor satu pintu sawit, yakni Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), tidak mengambil margin yang pada akhirnya berpotensi dibebankan kepada petani sawit melalui penurunan harga tandan buah segar (TBS).

“Jika DSI mengambil margin, kami khawatir biaya itu pada akhirnya dibebankan kepada petani melalui harga TBS yang lebih rendah. Itu yang harus dicegah sejak awal,” ungkap Sabarudin dalam keterangan resmi, Kamis (18/6).

Menurut SPKS, petani sawit mendukung upaya pemerintah memperbaiki tata kelola ekspor, perbaikan tata kelola di hulu untuk memitrakan petani sawit dengan perusahaan dan memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan komoditas strategis.

Akan tetapi, perbaikan tata kelola tidak boleh menciptakan biaya baru yang pada akhirnya mengurangi pendapatan petani.

SPKS mengingatkan bahwa pengalaman selama ini menunjukkan berbagai biaya dalam rantai perdagangan sawit pada akhirnya sering diteruskan hingga ke tingkat petani.

Salah satu contohnya adalah pungutan ekspor yang selama bertahun-tahun menjadi bagian dari struktur biaya industri sawit dan turut memengaruhi harga yang diterima petani sebagai contoh penurunan harga akibat pungutan ekspor mencapai Rp500 hingga Rp.1.000 per kilogram.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News