Ketum ReJO for Prabowo-Gibran: Supremasi Hukum Jelas, Istana Tak Perlu Klarifikasi Kasus Febri

jpnn.com, JAKARTA - Gelombang desakan agar Istana Kepresidenan memberikan klarifikasi terkait pusaran kasus hukum yang menyeret eks juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah terus menuai polemik di tengah masyarakat.

Menanggapi situasi tersebut, Ketua umum Relawan Jokowi atau ReJO untuk Prabowo-Gibran, H.M. Darmizal MS, angkat bicara untuk meluruskan duduk perkara.

Darmizal menyatakan Presiden sejak awal pelantikannya sudah memiliki komitmen yang benderang terkait penegakan hukum di Indonesia, sehingga pihak Istana maupun Presiden Prabowo Subianto tidak perlu terjebak dalam riuh desakan publik untuk memberikan klarifikasi khusus mengenai kasus tersebut.

Menurut Darmizal, arah kebijakan pemerintahan saat ini di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo sudah sangat tegas dan tidak perlu diragukan lagi, terutama dalam hal pemberantasan korupsi dan penegakan supremasi hukum.

"Presiden sejak hari pertama dilantik sudah memberikan sinyal yang kuat dan tanpa kompromi bahwa hukum harus tegak berdiri sebagai panglima dan korupsi harus diberantas sampai ke akar-akarnya," ujar Darmizal pada Senin 20 Juli 2026.

Oleh karena itu, menurut Darmizal, menuntut Istana untuk mengklarifikasi setiap dinamika hukum yang terjadi di lapangan dinilai sebagai langkah yang berlebihan, tidak substansial, dan justru berpotensi mengaburkan fokus jalannya roda pemerintahan.

"Publik semestinya melihat komitmen makro yang ditunjukkan oleh kepala negara melalui penguatan lembaga-lembaga hukum, bukan malah menarik-narik lembaga kepresidenan ke dalam teknis perkara individu," ujar alumnus UGM ini.

Lebih lanjut, Darmizal mengimbau semua pihak untuk menghormati dan memercayakan proses hukum yang sedang berjalan saat ini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News