Inilah Kendala Penempatan Guru PNS dan PPPK ke Sekolah Swasta, Oalah

jpnn.com - SORONG – Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Papua Barat Daya mendorong percepatan implementasi redistribusi guru ASN PNS dan PPPK ke sekolah swasta.

Penempatan guru PNS dan guru PPPK di sekolah swasta guna memperkuat pemerataan layanan pendidikan, khususnya bagi Orang Asli Papua (OAP).

Anggota BP3OKP Papua Barat Daya Otto Ihalauw mengatakan pelaksanaan redistribusi guru sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2025 masih terkendala proses integrasi sistem mutasi ASN di Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"Aturan sudah keluar pada 2025, tetapi sekarang masih dalam proses melengkapi sistem Integrated Mutasi (I-MUT) di BKN sehingga pelaksanaan teknisnya belum bisa berjalan optimal," katanya di Sorong, Kamis (23/7).

Dia menjelaskan, sekolah-sekolah swasta di Papua masih menjadi tempat belajar bagi mayoritas siswa orang asli Papua, bahkan di sejumlah yayasan jumlahnya mencapai 80 hingga 100 persen.

Karena itu, menurut dia, redistribusi guru ASN ke sekolah swasta perlu segera direalisasikan agar kualitas pendidikan di lembaga-lembaga pendidikan yang dikelola masyarakat tetap terjaga.

Otto mengatakan salah satu kendala yang dihadapi ialah belum berfungsinya sistem I-MUT di BKN yang mengintegrasikan proses mutasi ASN, termasuk penempatan guru ke sekolah swasta.

"Akibatnya, guru ASN (PNS, red) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang ditempatkan di sekolah swasta belum dapat merekam data penugasannya melalui sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik)," jelasnya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News