2 hours ago
1
jpnn.com - MATARAM - Banyak guru di sekolah swasta yang telah puluhan tahun mengajar, tetapi tidak mendapatkan perlakuan setara dengan guru honorer di sekolah negeri dalam rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK.
Pemerintah Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), berkomitmen memperjuangkan aspirasi guru swasta terkait masalah tersebut untuk disampaikan ke pemerintah pusat.
"Kami sangat memahami aspirasi dan harapan bapak, ibu. Pemkot Bima memiliki komitmen untuk memperjuangkan kesejahteraan guru, termasuk yang mengabdi di sekolah swasta, tetapi proses rekrutmen PPPK adalah kebijakan kementerian, bukan kewenangan daerah," kata Wakil Wali Kota Bima Feri Sofiyan saat menerima audiensi Forum Gerakan Madrasah Swasta dan Sekolah Umum Swasta Kota dan Kabupaten Bima di Mataram, Senin (22/9).
Meski kewenangan terbatas, kata dia, Pemkot Bima bersama Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) serta BKPSDM akan menindaklanjuti aspirasi tersebut melalui jalur resmi ke kementerian terkait.
"Guru swasta juga memiliki peran besar dalam mencerdaskan generasi bangsa. Karena itu aspirasi ini akan kami perjuangkan agar mendapat perhatian di tingkat pusat," katanya.
Sementara Forum Gerakan Madrasah Swasta dan Sekolah Umum Swasta Kota/Kabupaten Bima menyampaikan keprihatinan banyak guru swasta telah puluhan tahun mengabdi, tetapi belum memperoleh kesempatan yang setara dengan guru negeri dalam rekrutmen PPPK.
"Kami berharap pemerintah dapat memberikan ruang yang lebih luas kepada guru swasta agar tidak ada lagi kesenjangan kesejahteraan di dunia pendidikan," kata perwakilan forum.
Forum tersebut menyambut baik respons pemerintah daerah dan berharap langkah advokasi tersebut membuka peluang lebih adil bagi guru swasta dalam proses rekrutmen PPPK ke depan. (antara/jpnn)
