Gelar FGD, Badan Pengkajian MPR dan Pakar UGM Kaji Pertahanan dan Keamanan Negara

jpnn.com, YOGYAKARTA - Kelompok V Badan Pengkajian MPR RI menggelar focus group discussion (FGD) bertema 'Pertahanan dan Keamanan Negara" di Yogyakarta, Senin (6/7).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari evaluasi pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945 hasil amandemen, khususnya mengenai pengaturan pertahanan dan keamanan negara yang dinilai perlu disesuaikan dengan dinamika ancaman global.

Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR sekaligus Ketua Kelompok V Benny K. Harman. Foto: Dokumentasi Humas MPR RI

FGD dipimpin Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR sekaligus Ketua Kelompok V Benny K. Harman dan dihadiri anggota Kelompok V, yakni Guntur Sasono, Zainul Munasichin, Hanan A. Rozak, Al Hidayat Samsu, Aji Mirni Mawarni, Denty Eka Widi Pratiwi, Lia Istifhama, dan Jialyka Maharani.

Sejumlah akademisi dari Universitas Gadjah Mada turut menjadi narasumber pakar, yakni Guru Besar Fisipol Universitas Gadjah Mada Prof. Dafri, Guru Besar Fakultas Filsafat/Ketua Program Studi Magister dan Doktor Ilmu Ketahanan Nasional Prof. Armaidy Armawi, dan Plt. Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora BRIN Muhammad Najib Azca.

Dalam pengantarnya, Benny mengatakan evaluasi terhadap UUD 1945 dilakukan dengan melibatkan para akademisi, pakar, dan masyarakat sebagai bagian dari proses penyusunan rekomendasi yang komprehensif.

Menurut Benny, setelah lebih dari 25 tahun diterapkan, konstitusi perlu terus dikaji agar tetap relevan menjawab perkembangan zaman.

Dia menilai isu pertahanan dan keamanan kini berkembang jauh melampaui pendekatan konvensional.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News