Gelar FGD, Badan Pengkajian MPR Dalami Desentralisasi Berbasis Kapasitas dan Dampak

jpnn.com, MAKASSAR - Kelompok III Badan Pengkajian MPR RI menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema 'Desentralisasi, Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah dan Desa' di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (7/7).

FGD tersebut merupakan bagian dari kajian komprehensif Badan Pengkajian MPR terhadap UUD 1945 serta pelaksanaannya, khususnya terkait hubungan pemerintah pusat dan daerah, desentralisasi, otonomi daerah, pemerintahan daerah, desa, serta masyarakat hukum adat.

Diskusi dipandu Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR sekaligus Koordinator Kelompok III Hj. Hindun Anisah.

Dalam pengantarnya, Hindun Anisah menyampaikan FGD di Makassar merupakan bagian dari rangkaian pendalaman kajian Badan Pengkajian MPR yang dilakukan di berbagai daerah.

Forum tersebut diharapkan dapat memperkaya perspektif mengenai efektivitas pelaksanaan desentralisasi dalam menjawab kebutuhan masyarakat serta dinamika ketatanegaraan Indonesia.

“Badan Pengkajian MPR RI ingin memperoleh masukan yang mendalam, baik mengenai norma konstitusi, regulasi, maupun praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah," kata Hindun dalam keterangannya, Rabu (8/7).

Hindun memastikan seluruh pandangan dalam forum ini akan menjadi bahan penting dalam penyusunan rekomendasi kajian.

Dia menyebut terdapat sejumlah isu strategis yang perlu terus didalami, antara lain keseimbangan hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, hubungan keuangan pusat dan daerah, pemerataan pembangunan, penguatan desa, pengakuan masyarakat hukum adat, serta kualitas demokrasi lokal.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News