jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menyebut wacana Patungan Beli Hutan menjadi tamparan publik terhadap tata kelola rimba yang makin tak jelas.
"Fenomena ini sebenarnya adalah alarm keras, seperti tamparan publik, bahwa tata kelola hutan kita sedang tidak baik-baik saja," kata legislator fraksi PKS itu, Kamis (11/12).
Johan mengatakan fenomena patungan itu sebagai pesan bahwa publik mulai gelisah dengan meraknya pembalakan liar atau illegal logging.
"Kegelisahan publik terhadap maraknya illegal logging yang belum tertangani tuntas," kata legislator Dapil I Nusa Tenggara Barat itu.
Selanjutnya, kata dia, wacana patungan menandakan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pengawasan hutan berjalan efektif.
"Ketiga, kebutuhan mendesak untuk memperbaiki tata kelola hutan secara sistemik, bukan hanya responsif ketika bencana terjadi," kata Johan.
Dari situ, dia mendorong pemerintah bisa mengoptimalkan penegakan hukum terhadap pembalakan liar dari hulu ke hilir.
Pemerintah, kata dia, juga perlu membuka data perizinan dan kondisi tutupan hutan agar publik tidak merasa perlu bergerak sendiri.

1 hour ago
1





















































