Erosi Etika Komunikasi Pejabat Publik

jpnn.com - BELAKANGAN ini lini masa media sosial makin riuh oleh ketikan jari-jari netizen yang kritis terhadap etika komunikasi publik sejumlah pejabat. Masyarakat merasa gemas bukan hanya karena substansi yang disampaikan para pejabat tersebut, melainkan juga cara komunikasi mereka selaku pelayan publik (public servants).

Sering kali masyarakat disuguhi fragmen berulang: ketika seorang pejabat mengeluarkan pernyataan publik yang seharusnya memancarkan empati, publik justru menangkap ketidakpekaan di dalamnya. Tanpa perlu menunggu hitungan hari, pejabat publik tersebut menjadi bahan bulan-bulanan netizen di ruang digital.

Fenomena ini merupakan manifestasi dari “tone deafness” atau gejala hilangnya sensitivitas dan etika pejabat publik dalam melihat realitas sosial. Ironisnya, polemik di ruang digital itu sering kali dianggap oleh sebagian kalangan dalam birokrasi sebagai gangguan teknis berkomunikasi yang bisa diselesaikan hanya dengan menyampaikan permintaan maaf dan klarifikasi singkat.

Semestinya, setiap kata yang disampaikan oleh pejabat publik adalah manifestasi dari kebijakan itu sendiri. Dalam setiap diksi yang dipilih secara cermat dan tepat untuk disampaikan, terkandung penghormatan akan tanggung jawab yang mereka emban, dan penghargaan pada martabat masyarakat yang seharusnya mereka layani.

Ketika masyarakat tengah mengalami situasi kesulitan hidup tetapi cara komunikasi pejabat ke publik dilakukan secara serampangan, cenderung defensif, bahkan merendahkan, tak sulit bagi audiens untuk merasa adanya pengkhianatan pejabat publik atas amanah jabatan yang justru datang dari suara masyarakat itu sendiri.

Guna memahami dampak tutur kata maupun sikap dan pernyataan yang disampaikan oleh pejabat publik berdampak serius terhadap stabilitas sosial, penting untuk melihat kembali konsep public value (nilai publik) yang disampaikan Moore (1995). Intinya bahwa setiap tindakan yang dilakukan pejabat publik harus diukur berdasarkan kemampuannya menciptakan nilai yang diakui oleh masyarakat.

Public value seharusnya tidak hanya dilihat dari kuantitas keberhasilan pemerintah membangun infrastruktur fisik atau mencetak angka pertumbuhan ekonomi belaka; tetapi yang tak kalah penting ialah kualitas legitimasi dan dukungan masyarakat terhadap pemerintah. Dalam konteks ini, komunikasi publik yang baik dari para pejabat akan mendatangkan dukungan terhadap upaya pemerintah yang mungkin apabila dilakukan tanpa partisipasi masyarakat akan berdaya jangkau terbatas.

Sebaliknya, komunikasi pejabat publik yang minim empati dapat meruntuhkan dukungan dan kepercayaan publik yang susah payah dibangun sebagai fondasi utama untuk menjalankan roda pemerintahan. Krisis kepercayaan yang muncul akibat buruknya komunikasi pejabat publik ini sebenarnya hanya puncak gunung es dari masalah yang jauh lebih penting dalam birokrasi suatu negara, yakni menguapnya kerendahan hati dalam mengelola kekuasaan yang diamanatkan pada mereka.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News