3 hours ago
2
jpnn.com, JAKARTA - Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios), Galau D. Muhammad bicara akuntabilitas anggaran, potensi distorsi pasar, dan beban eksternalitas yang mungkin timbul dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Meskipun program MBG telah masuk dalam perencanaan anggaran tahun depan, Galau menekankan urgensi evaluasi komprehensif untuk memastikan efisiensi alokasi sumber daya dan memitigasi risiko ekonomi.
"Kalau bicara mengenai MBG, satu hal yang harus disadari, MBG hari ini tidak punya cantolan hukum di level tinggi, misalnya undang-undang atau Perpu," kata Galau saat dihubungi jpnn.com, baru-baru ini.
"Sehingga ketika kita bicara mengenai keberadaan MBG hari ini, itu tidak jelas secara DNA hukumnya," imbuhnya.
Fokus utama Galau terkait pada akuntabilitas anggaran, yang selama ini beroperasi tanpa proses audit transparan.
Dia menilai evaluasi dan penghentian sementara dapat memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap alokasi dana dan efektivitas penggunaan anggaran.
Adapun termasuk mengidentifikasi kebocoran, inefisiensi, dan area di mana anggaran dapat dialokasikan dengan lebih baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
"Kalau ditanya mengenai apa dampaknya ketika MBG ini dihentikan sementara, kita yang pertama, kita bisa mengamankan anggaran publik yang selama ini tidak pernah diaudit," katanya lagi.
