2 hours ago
3
jpnn.com - JAKARTA - Jaringan Muda untuk Demokrasi (Jarum Demokrasi) menggelar diskusi daring bertajuk "Menyoal Pemenuhan HAM dalam Janji Politik" dalam rangka memperingati Hari HAM Sedunia pada Kamis (11/12).
Dalam diskusi itu, para pembicara menyoroti isu penyempitan ruang demokrasi dan kembalinya cara-cara yang kurang dialogis di bawah pemerintahan saat ini menjadi sorotan utama dalam diskusi.
Komisioner Komnas HAM RI Saurlin Siagian, hadir sebagai narasumber utama menegaskan bahwa laporan pemantauan 2024–2025 menunjukkan adanya tren pembatasan hak berekspresi, kekerasan dalam penanganan aksi massa, hingga persoalan agraria yang semakin kompleks.
Komnas HAM menilai penguatan orientasi keamanan nasional berpotensi menggeser prinsip perlindungan HAM jika tidak dikawal dengan baik.
"Era pemerintahan saat ini, di bawah kepemimpinan mantan militer, menunjukkan kecenderungan untuk kembali pada cara-cara yang disiplin, cepat, dan kurang dialogis dalam mengatasi masalah fundamental seperti ketahanan pangan melalui program food estate. Hal ini dikeluhkan oleh masyarakat sipil sebagai penyempitan ruang demokrasi," kata Saurlin.
Dia juga menyoroti adanya pergeseran paradigma dari era reformasi yang membuka katup demokrasi formalistik, menuju kecenderungan saat ini yang menunjukkan militerisasi dalam urusan ekonomi sipil.
Sementara itu, Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Rendy Umboh mengungkapkan bahwa kualitas demokrasi elektoral Indonesia menghadapi tantangan signifikan untuk bertransformasi dari sekadar ritual prosedural menjadi demokrasi substantif yang menjamin partisipasi bermakna.
"Rendahnya kualitas pilihan rakyat, apalagi yang dihasilkan dari praktik 'kongkalikong' politik, menegaskan peran krusial pentingnya literasi politik yang masif dan aktif bagi para pemilih," ujar Rendy.
