BGN Perlu Libatkan Pemda & Mitra Sebelum Menutup Dapur MBG di Masa Liburan Sekolah

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik dan kebijakan publik Nazar El Mahfudzi menilai kebijakan penutupan sementara dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah perlu dievaluasi.

Menurutnya, Badan Gizi Nasional (BGN) seharusnya melibatkan pemerintah daerah dan para mitra pelaksana untuk memperoleh gambaran utuh mengenai kondisi dapur di lapangan sebelum menetapkan kebijakan yang berdampak luas.

"Program MBG dilaksanakan di daerah dengan karakteristik yang sangat beragam. Karena itu, BGN sebaiknya mendengarkan laporan dari pemerintah daerah, yayasan, pengelola dapur, vendor, dan para pelaksana di lapangan sebelum mengambil keputusan yang bersifat nasional. Kebijakan akan lebih tepat sasaran apabila dibangun berdasarkan kondisi riil yang terjadi di setiap daerah," ujar Nazar El Mahfudzi saat diwawancarai.

Menurut Nazar, evaluasi tata kelola memang diperlukan sebagai bagian dari upaya memperkuat program MBG. Namun, evaluasi tidak harus diterjemahkan sebagai penghentian operasional secara menyeluruh.

Justru, evaluasi dapat dijadikan momentum untuk meningkatkan kualitas layanan dan standar operasional dapur yang telah berjalan.

Ia menjelaskan bahwa dapur-dapur yang telah beroperasi lebih dari satu tahun dan memiliki rekam jejak yang baik seharusnya didorong untuk naik kelas melalui peningkatan standar keamanan pangan dan tata kelola.

Di antaranya dengan pemenuhan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sertifikasi halal, penerapan Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP), serta standar manajemen mutu yang relevan.

"Pendekatannya jangan pukul rata. Dapur yang sudah matang secara operasional perlu diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan. Sementara dapur yang masih memiliki kendala dapat dibina dan dievaluasi secara bertahap. Dengan cara itu, proses perbaikan tetap berjalan tanpa mengganggu pelayanan kepada masyarakat," katanya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News