Bedah Buku di Unpad, Musyawarah Kunci Lahirnya Regulasi yang Berpihak pada Rakyat

jpnn.com, JAKARTA - Prinsip musyawarah kembali menjadi sorotan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad) mengangkat isu tersebut melalui diskusi akademik dan bedah buku berjudul Musyawarah (Syura): Politik Hukum Pembentukan Perundang-Undangan yang Dikehendaki Publik, Selasa, 28 Juli 2026.

Kegiatan yang berlangsung di Kampus Unpad, Jalan Dipatiukur, Kota Bandung, Jawa Barat, itu dihadiri akademisi, pakar hukum tata negara, serta mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi.

Forum tersebut membahas pentingnya asas musyawarah sebagai fondasi dalam melahirkan kebijakan yang substantif, demokratis, dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Penulis Buku Musyawarah (Syura): Politik Hukum Pembentukan Perundang-Undangan, Bambang Saputra menjelaskan kualitas proses pembentukan hukum akan sangat menentukan efektivitas penegakan hukum di masa mendatang.

Menurutnya, proses pembentukan undang-undang harus mengedepankan partisipasi publik agar produk hukum memiliki legitimasi yang kuat dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat

"Dari awal pembentukan saja kita dilakukan dengan cara yang benar tentu nanti akan berdampak pada proses penegakan hukumnya. Tapi kalau di awal pembentukan hukum sudah salah atau tidak prosedural atau kurang partisipasi publik tentu akan berdampak pada penegakan hukumnya di belakang hari," kata Bambang.

Menurutnya, regulasi yang disusun melalui mekanisme yang terbuka dan melibatkan masyarakat akan lebih mampu menghindari kepentingan politik sesaat sekaligus menghasilkan aturan yang berorientasi pada kepentingan publik.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News