Atasi Persoalan Perumahan Rakyat di Papua, Mendagri Dorong Kolaborasi Pemerintah & Swasta

jpnn.com, JAYAPURA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta untuk mengatasi persoalan perumahan rakyat melalui kebijakan pembiayaan yang ringan.

Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Mendagri Tito saat meninjau Perumahan Grand Royal Regency II di Jayapura, Papua, Minggu (21/6).

Dia menyebutkan dengan kolaborasi itu bisa menghapus berbagai beban pajak pembangunan serta menyediakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan berbunga rendah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

"Karena kalau dari pemerintah saja yang bangun bedah rumah tidak akan cukup dari APBN apalagi APBD, sehingga salah satu strateginya adalah mendorong swasta," ujar Mendagri Tito.

Eks Kapolri itu menjelaskan kebutuhan perumahan di wilayah Tanah Papua masih menjadi tantangan besar.

Berdasarkan data yang dipaparkannya, hampir 30 persen masyarakat di wilayah Tanah Papua belum memiliki hunian yang layak.

Dalam menjawab persoalan tersebut, pemerintah menyiapkan berbagai skema insentif guna mendorong pembangunan perumahan sekaligus meningkatkan akses kepemilikan rumah bagi masyarakat.

Salah satu langkah yang ditempuh adalah penyediaan KUR Perumahan dengan bunga yang sangat ringan bagi MBR, yakni sekitar 0,5 persen per bulan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News