APKARINDO Minta Penerapan EUDR Beriringan dengan Perlindungan Ekonomi

jpnn.com, JAKARTA - Asosiasi Petani Karet Indonesia (APKARINDO) menyampaikan masukan kepada Komisi Eropa agar implementasi European Union Deforestation Regulation (EUDR) tidak menjadi hambatan baru bagi keberlangsungan petani karet kecil di Indonesia.

Ketua Umum APKARINDO, Irfan Ahmad Fauzi, M.Hum., menegaskan bahwa Indonesia mendukung tujuan global untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan mencegah deforestasi. 

Namun, penerapan regulasi internasional harus mempertimbangkan kondisi nyata petani kecil yang menjadi tulang punggung industri karet nasional.

“Petani karet kecil yang memiliki keterbatasan modal, teknologi, infrastruktur digital, serta akses terhadap sistem ketertelusuran,” ujar Irfan Ahmad Fauzi, Sabtu (18/9).

Adapun pengajuan masukan dilakukan melalui mekanisme konsultasi publik Have Your Say Komisi Eropa, APKARINDO menyampaikan pandangan resmi terkait rancangan perubahan dan penyederhanaan aturan EUDR, terutama mengenai cakupan produk (product scope) dan penyederhanaan mekanisme implementasi. 

Masukan tersebut telah diterima dan dipublikasikan oleh Komisi Eropa dengan nomor referensi F33408830 pada 26 Mei 2026.

Menurut Irfan, pendekatan yang menyamakan petani kecil dengan perusahaan perkebunan besar berpotensi menciptakan ketimpangan dalam rantai perdagangan global.

Dia menegaskan keberlanjutan tidak hanya berbicara tentang aspek lingkungan, tetapi juga keberlanjutan kehidupan masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari sektor perkebunan. “Jangan sampai regulasi yang bertujuan baik justru membuat petani kecil kehilangan akses terhadap pasar internasional,” tambahnya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News