Anggota Komisi VIII DPR Soroti Minimnya Anggaran BNPB 2027

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR RI, Muhamad Abdul Azis Sefudin, menyoroti masih minimnya alokasi anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk Tahun Anggaran 2027.

Dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama BNPB, disepakati usulan tambahan anggaran sebesar Rp941,44 miliar. Menurut Azis, anggaran tersebut masih belum sebanding dengan besarnya tantangan kebencanaan yang dihadapi Indonesia.

"Indonesia adalah laboratorium bencana dunia. Hampir semua jenis bencana ada di negara kita. Dengan kondisi seperti itu, kita harus jujur mengatakan bahwa anggaran yang tersedia, bahkan setelah mendapat tambahan, masih sangat terbatas dibandingkan kebutuhan riil di lapangan," ujar Azis.

Azis mengingatkan bahwa Indonesia menghadapi berbagai ancaman bencana geologi seperti gempa bumi, tsunami, dan erupsi gunung api, sekaligus bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, cuaca ekstrem, kekeringan, hingga kebakaran hutan dan lahan yang semakin meningkat akibat perubahan iklim. 

Politisi muda PDI Perjuangan itu mendesak pemerintah, dalam hal ini BNPB, untuk mengubah paradigma penanggulangan bencana dari yang selama ini lebih bersifat reaktif menjadi pendekatan yang mengedepankan mitigasi dan pencegahan.

"Saya mendesak BNPB untuk mengubah sudut pandang penanganan bencana dari reaktif menjadi preventif setelah anggaran ini terealisasi. Saya akan terus mengingatkan bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati," kata Azis.

Legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Barat III itu berharap pada Tahun Anggaran 2027 BNPB dapat memperkuat pembangunan infrastruktur mitigasi, sistem peringatan dini, kesiapsiagaan masyarakat, serta kapasitas daerah-daerah yang memiliki tingkat kerawanan bencana tinggi.

Menurutnya, investasi pada pengurangan risiko bencana merupakan investasi untuk melindungi keselamatan masyarakat sekaligus mengurangi kerugian ekonomi yang jauh lebih besar akibat bencana.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News