jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri menyatakan kekecewaannya terhadap penurunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji untuk tahun 2026 yang hanya sebesar Rp1 juta. Usulan pemerintah menetapkan biaya menjadi Rp88,4 juta, turun dari Rp89,4 juta di tahun sebelumnya.
Abidin menegaskan bahwa penurunan yang minim ini tidak sebanding dengan besarnya anggaran haji dan adanya indikasi kebocoran dana.
"Penurunan Rp1 juta ini terlalu kecil dibandingkan total anggaran haji yang mencapai puluhan triliun rupiah. Apalagi, Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak sendiri telah mengakui adanya dugaan kebocoran hingga Rp5 triliun di tahun 2025. Ini menunjukkan ada ruang besar untuk menekan biaya, sehingga jamaah tidak terus-terusan dibebani," ujar Abidin Fikri di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (27/10).
Politikus PDI Perjuangan itu merujuk pada pernyataan resmi Wamenhaj yang mengungkap potensi kebocoran anggaran sebesar 20-30 persen dari total Rp17 triliun. Kebocoran diduga terjadi pada proses pengadaan transportasi, layanan syarikah, katering, dan akomodasi.
"Jika kebocoran sebesar itu bisa ditekan, penurunan biaya haji 2026 seharusnya bisa lebih signifikan, minimal Rp5-10 juta per jamaah. Jamaah sudah menunggu bertahun-tahun, jangan sampai dana umat ‘bocor’ lagi," tambahnya.
Meski mengapresiasi langkah awal penurunan biaya, Komisi VIII menilai hal ini belum mencerminkan transformasi institusi dari BPKH menjadi Kementerian Haji dan Umrah. Abidin juga menekankan agar Panitia Kerja DPR dan pemerintah segera menggodok ulang usulan biaya.
"Jika metode penganggaran sama seperti tahun lalu, potensi bocor Rp5 triliun tetap ada. Kami tidak ingin terlibat dalam isu bancakan dana haji," tegas Abidin.
Ia menutup pernyataannya dengan menekankan prinsip dasar pengelolaan haji. "Haji adalah rukun Islam kelima, ibadah suci yang harus terjangkau dan bebas korupsi. Komisi VIII siap kawal agar 2026 menjadi momentum perbaikan total," pungkasnya. Pemerintah telah membayarkan uang muka Rp2,7 triliun ke Arab Saudi untuk kuota dan fasilitas, dengan target pelunasan biaya oleh calon jamaah pada Desember 2025. (tan/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?

2 hours ago
12





















































